NAMA : ANGGI DEFRI PRATAMA
KELAS : 4EB08
NPM :
20211884
Etika government yaitu pengguna
teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informaswi dan pelayanan
bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan
pemerintahan. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan
efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan
publik. Penggunaan ICT ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti
G2C ( Government to Citizen ), G2B ( Governmetn to Business ) dan G2G ( Inter-Agancy Relationship ).
Bagaimana lembaga-lembaga
non-pemerintah memandang ruang lingkup dan domain dari e-government. Bank Duni
(World Bank) mendefisikan e-government sebagai berikut: e-government
mengarahkan untuk penggunakan TI oleh sema agen pemerintah (seperti Wan, internet,
mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan
masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait pemerintah.
Tujuan dari E-Government:
1. Memudahkan
warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk berinterkasi.
2. Memperbaiki
kepekaan dan respon pemda terhadap kebutuhan warga.
3. Meningkatkan
efisiensi, efektifitas dan akuntabiliti dalam penyelenggaraan pemerintah.
Ketika
e-government dapat diimpeementasikan dengan sempurna, tentunya akan memberi
berbagai manfaat dan perubahan, seperti:
1. Pelayanan
servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam
sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi
dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang kekantor pemerintah.
2. Peningkatan
hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya
keterbukaan (transparasi) maka diharapkan hubunngan antara berbagai pihak
menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan
dari semua pihak.
3. Pemberdayaan
masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang
mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.
4. Pelaksanaan
pemerintah yang lebih efisien.
5. Terjadinya
pergeseran dari paradigma birokrasi ke paradigma e-government.
Jika
dilihat dari keterangan diatas, tentunya sangat diinginkan adanya E-Government
di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam
mengimplementasikan E-Government di Indonesia.
1.
Kultur berbagi belum ada.
2.
Kultur mendokumentasi belum lazim
3.
Layanan SDM yang handal.
4.
Infrastruktur yang belum memadai dan mahal.
5.
Tempat akses yang terbatas.
Sumber : http://firmasari10.blogspot.com/2012/10/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar